bunyi pasal 28e ayat 3. Mahkamah International dan Sekretanat. bunyi pasal 28e ayat 3

Pasal-pasal tersebut mengatur tentang perlindungan hak asasi manusia dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari kehidupan yang layak, diskriminasi, kebebasan beragama, kebebasan berserikat, kebebasan menyatakan. pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah ” d. (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaan itu. " Hal tersebut bertujuan untuk melindungi seluruh bangsa Indonesia dari berbagai ancaman, baik dari dalam. MAKALAH PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN “PENERAPAN Pasal 28 E ayat 3 DALAM KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA” Oleh : ZAIM MUTOHAR F3614103 PROGRAM STUDI D3-KEUANGAN PERBANKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA 2015 Kata Pengantar Segala puji bagi Allah SWT tuhan semesta alam, karena berkat rakhmat dan karunia- Nya, saya dapat menyelasaikan tugas makalah Pendidikan. 10Pasal 18 hasil amandemen II UUD 1945 10 mengandung prinsip-prinsip dan ketentuan sebagai berikut : 1. comPasal 20, Pasal 21, dan Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;. Sebutkan bunyi Pasal 28E ayat (1) Bab XA tentang Hak Asasi Manusia! Jawaban: bunyi Pasal 28E ayat 1 berbunyi “Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya serta berhak kembali”. MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT. ayat (1) berbunyi ”Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali”. Dalam usulan pemerintah, kata dia, dibedakan antara pencemaran nama baik dan fitnah. Bunyi Pasal 28E Ayat 1. (2) Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan. PSI, Josiah Michael, dan GKKD Bandar Lampung meminta MA menguji kembali ketentuan PBM Pendirian rumah ibadat Pasal 9. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 28 C ayat (1), dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;. Contoh Penerapan Pasal 29 Ayat 2. Dasar hukum yang menjamin kebebasan memeluk agama di Indonesia diatur pada Pasal 28E ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi: Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya , memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), pasal yang berkaitan dengan kebebasan pers hanya dapat ditemukan pada Pasal 28, Pasal 28E Ayat 2, dan Pasal. Perubahan penomoran pada Pasal 3 Ayat (3) dan (4) dalam perubahan ketiga menjadi. Pasal 28C ayat (1) Hak atas usaha perekonomian dan kemakmuran Pasal 33 Hak atas jaminan kesejahteraan sosial Pasal 34 c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 (UU/1999/39) (1999)tentang Hak Asasi Manusia. Pasal 31 Ayat 2 berbunyi, “Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Obyek Termohon. Makna ini juga sesuai dengan isi Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea. Makna Pasal 28E ayat 1 sangat penting dalam menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pasal 22E Ayat 1 - 6 Pasal 22E Ayat 1. Nah, artikel kali ini akan membahas lebih lanjut. BAB I Makna Pasal 29 UUD 1945 Ayat 1 dan 2. dan Transaksi Elektronik;Adapun bunyi Pasal 28E ayat 1 UUD 1945 adalah sebagai berikut: "Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal diwilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali. 7 Sri-Edi Swasono, Ekspose Ekonomi:. Pasal 94 Cukup jelas. Pasal 5 ayat (l), Pasal 20, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E, Pasal Makna Pasal 28E dan Pasal 29 ayat 2 UUD 1945. a. Kesimpulan. 4. PASAL BUNYI DALAM DRAF USULAN PEMERINTAH TANGGAL 16 DESEMBER 2021 MASALAH USULAN MASYARAKAT SIPIL RUJUKAN CATATAN multitafsir dan kontroversi di masyarakat, perlu dilakukan perubahan untuk mewujudkan rasa keadilan masyarakat dan kepastian hukum dalam pelaksanaannya; Mengingat 1. ∗∗∗) Negara Indonesia adalah negara hukum. Kebebasan berkumpul diartikan sebagai hak setiap orang untuk berkumpul dengan orang lain tanpa adanya gangguan dari pihak lain. Pasal 45A ayat 2 UU ITE berbunyi:. go. Pasal 29 termuat dalam Bab XI, dimana pasal ini berkaitan dengan agama. (2) Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pasal 31 Ayat 2 berbunyi, “Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Sejak aparat kepolisian giat memberantas perjudian, Pasal 303 KUHP Ayat (1) kerap mewarnai pemberitaan. Pasal 28a sampai 28j adalah pasal-pasal yang tergolong baru dalam Konstitusi Indonesia, namun memberikan perlindungan dan jaminan hak asasi manusia. Pasal 28C ayat (1) Hak atas usaha perekonomian dan kemakmuran Pasal 33 Hak atas jaminan kesejahteraan sosial Pasal 34. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 26 ayat (2), dan Pasal 28E ayat (1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN. Pasal tersebut berbunyi, " Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Menurut saya, jaminan HAM yang paling sering dilanggar oleh masyarakat Indonesia adalah pasal nomor 28E ayat (1), yang berbunyi, " Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadah menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan,. 1. Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Nah, itulah penjelasan tentang hak asasi politik. Hak dan kewajiban serta kedudukan warga negara telah diatur dalam UUD 1945. Pasal 3. Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih. Berikut perubahan isi pasal ini sebelum dan sesudah Amandemen. Setiap warga negara pada dasarnya mempunyai hak atas kebebasan berpendapat yang dijamin dalam Pasal 28E ayat (3) UUD 1945. Contohnya, banyak. Bunyi Pasal 28D Ayat 3. Artinya, setiap orang memiliki hak yang. Pasal 28 ayat (a) – (j) merupakan salah satu bagian dari Pasal 28 UUD 1945 yang berbunyi: “Setiap orang berhak atas kebebasan, hak-hak asasi, dan hak-hak. (2) Setiap orang berhak untuk bebas dari. Pasal 28E ayat (3) Pembahasan. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan7. Pasal 28E ayat (2) Hak atas mendapatkan pendidikan Pasal 31 ayat (1) Hak atas memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budaya nasional. Peristiwa Talangsari 1984-1987, melanggar UUD 1945 Pasal 28E ayat 1 dan ayat 2. 2. Buku Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia Dari UUD 194 Sampai dengan Perubahan UUD 1945 oleh Majda El Muhtaj. (2) Setiap. Hak untuk. Pasal 28 E Ayat 3 adalah salah satu pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945 Indonesia yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum. Wajib menghormati hak asasi manusia orang lain. Organisasi Internasional. Wujud Hubungan Warga Negara dengan Negara Wujud hubungan warga negara dan negara pada umumnya berupa peranan (Role). Pasal 28D Ayat 1 - 4 Pasal 28D Ayat 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33 ayat (1) dan ayat (3), dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945; 2. Pasal 28E ayat (3) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi Setiap orang. UUD 1945 pasal 28 Pada awalnya, pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 hanya memiliki satu ayat yaitu: “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. 0411-453203 / 0411-453489. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:. Pasal ini menyiratkan bahwa sebagai warga negara yang baik, kita harus ikut dalam. 1. ADVERTISEMENT. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE) menuai kontroversi. Hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 di sejumlah pasal, salah satunya Pasal 27 ayat 1 sampai 3. Ingat ya detikers, persamaan hak dalam memberikan suara pada saat pemilu merupakan hak asasi politik atau political right . Hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda (pasal 28G, ayat 1). 3(1'$+8/8$1 d /dwdu %hodndqj 8qgdqj xqgdqj 'dvdu 3dvdo & ddw glvhexwndq edkzd ³6hwlds rudqj ehukdn phqjhpedqjndq glul phodoxl shphqxkdq nhexwxkdq gdvduqd ehukdn phqgdsdwndq shqglglndq gdq phpshurohk pdqiddw gdul ,swhn vhql gdq exgdd ghpl phqlqjndwndq nxdolwdv klgxsqd gdq ghpl nhvhmdkwhuddq xpdw pdqxvld´ 6hodqmxwqdKetentuan mengenai pengelolaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. 3 Pasal 33 ini harus dilihat secara utuh, karena pasal ini saling berkaitan, berbicara prinsip demokrasi ekonomi yaitu ayat (1) dan (4) dalam rangka melaksanakan ayat (2) dan (3), sehingga tidak tepat jika hanya sebagian ayat saja yang diambil sebagai dasar hukum membentuk UU. 2. Kesimpulan. Melaksanakan ibadah sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Pasal 28E Ayat 3 merupakan pernyataan yang sangat penting dalam Undang-Undang Dasar 1945. Bahwa Pasal 7 ayat (1) UU No. (2) Tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. 2. ”. 2. 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-. Tercantum dalam pasal 27 ayat (3) dengan bunyi: "Setiap warga. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 23, dan Pasal 33 Undang-undang Dasar 1945; 2. Dalam UUD 1945, ada banyak sekali pasal-pasal yang berisi tentang peraturan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. bahwa Keimigrasian merupakan bagian dari perwujudan pelaksanaan penegakan kedaulatan atas Wilayah Indonesia dalam rangka menjaga ketertiban. 43. ”. (1) Barangsiapa menyiarkan, mempertontonkan atau menempelkan dengan berterang-terangan suatu tulisan yang diketahui isi nya, atau suatu gambar atau barang yang dikenalnya yang melanggar perasaan kesopanan, maupun membuat, membawa masuk, mengirim kan langsung, membawa keluar atau. Pasal ini juga menjadi penguat bahwa Indonesia adalah negara hukum. Pasal ini mengatur mengenai hak asasi manusia yang diakui oleh negara dan harus dilindungi oleh negara. Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan wakil presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pasal 28E Ayat 3 merupakan bagian yang sangat penting dalam UUD 1945 karena mengatur tentang perlindungan hak asasi manusia di Indonesia. Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28E ayat (3), dan Pasal 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA : MEMUTUSKAN: Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN. Draf RKUHP pasal 218 ayat (1). Indonesia adalah negara demokratis yang menjunjung kebebasan hak asasi penduduknya, termasuk aturan agama. Pasal 27 ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi, "Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara”. SD. "Sehingga begitu ada kalimat-kalimat yang kurang pas, kemudian melanggar UU ITE, (maka) virtual police yang. Dalam menerapkan kebebasan akademik tersebut, pimpinan perguruan tinggi wajib melindungi dan memfasilitasinya. Pasal 90 Cukup jelas. Hanya ada beberapa pasal saja yang sangat “seksi” dalam arti menarik perhatian untuk diperbincangkan karena menjadi sandaran normatif atas kasus-kasus yang berawal dari postingan di media sosial. Mengutip buku Pendidikan Kewarganegaraan SMP VII yang ditulis oleh Hadi wiyono, Pasal 28E ayat 3 berbunyi, “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Pasal ini memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia di Indonesia. Tuliskan bunyi pasal 28E ayat (1) dan (2) UUD 1945! Jawab: Pasal 28E. dalam perkumpulan atau organisasi kitapun wajib mengikuti organisasi yang legal atau yang terdaftar akta notaris. Jadi makin tahu kan detikers! sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Undang-Undang. konstitusional dalam Pasal 29 UUD 1945. 1) Pasal 28E ayat (1) bahwa setiap orang bebas memilih pekerjaan untuk mendapatkan penghidupan yang layak demi kesejahteraannya. Namun menurut saya, diantara sekian banyak pasal yang sering dilanggar oleh bangsa Indonesia adalah Pasal 28I UUD 1947. Pasal 3 Ayat (1) berbunyi; “Pada asasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri, seorang isteri hanya boleh mempunyaiPasal 28 dan 28e Ayat 3 adalah bagian dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur tentang hak asasi manusia di Indonesia. Pasal 28E ayat (3) UUD 1945. Secara keseluruhan, Pasal 28 UUD 1945 ini mengatur tentang kemerdekaan berserikat dan berkumpul. Makna pasal tersebut menjelaskan tentang hak-hak yang harus. Pasal 28E Ayat 3 berbunyi sebagai berikut: “Setiap orang berhak atas. Mengingat : 1. Pasal 28 E UUD 1945 ayat (3) tegas menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Pasal 28E: hak kebebasan memeluk agama atau meyakini kepercayaan, serta hak berserikat dan berpendapat. Pada 27 Oktober 2016 rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat mengesahkan UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. ”. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1968 (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 28651); 3. Begitu pula selain dalam UUD 1945 NRI, kebebasan mengeluarkan pendapat pun merupakan suatu hak yang dikaji secara mendalam dalam. Hak-hak serupa juga termaktub dalam Pasal 24 ayat (1) UU HAM yang berbunyi: “Setiap orang berhak untuk berkumpul, berapat, dan berserikat untuk maksud-maksud damai. Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dalam Pasal 28 berbunyi : “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”, setelah amandemen muncul Pasal 28E ayat (3) yang berbunyi : “Setiap orang berhak atas kebebasan. 3. Pasal 28B, Pasal 28C, Pasal 28D, Pasal 28E, Pasal 28F, pasal 28G, Pasal 28H, Pasal 28I, Pasal 28J, Bab XII, Pasal 30, Bab XV, Pasal 36A, Pasal 36B, dan Pasal 36C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 sehingga selengkapnya. Pasal 28E ayat (1) 6: Ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara: Pasal 30 ayat (1) 7: Mendapat pendidikan: Pasal 31: 8: Bebas memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budaya nasional:. Hal ini terjadi karena keberadaan Pasal 27 ayat (3) yang mengatur tindak pidana penghinaan/pencemaran nama baik sebagai bagian dari cybercrime. BAB III KEKUASAAN PEMERINTAH NEGARA Pasal 4 (1) Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan. 2) Bukan sebuah delik pidana jika. Mengutip buku Pendidikan Kewarganegaraan SMP VII yang ditulis oleh Hadi wiyono, Pasal 28E ayat 3 berbunyi, “Setiap orang berhak atas. Jika dilihat lebih jauh, pasal tersebut juga membahas hak serta kewajiban warga negara Indonesia. Di dalam pasal 28 e ayat 3 disebutkan bahwa "Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat" , hal ini berarti bahwa tiap-tiap. ^ Di samping itu, perlu juga dilihat ketentuan dalam Pasal 28F UUD 1945, yang berbunyi: ^Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkanHak berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat ini tercantum dalam uud 1945 pasal 28e ayat 3 yang berbunyi, “tiap. Pasal 28FAkibatnya, Pasal 27 ayat 3 UU ITE yang mengatur pencemaran nama baik, kata Eddy, kerap diprotes oleh berbagai kalangan masyarakat. Pasal 20, Pasal 21, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28B ayat (2), pasal 28D ayat (1) dan ayat (4), Pasal 28E ayat (1), Pasal 28I ayat (2), dan Pasal 28J Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA : N A K S U. − Pasal 28E ayat (2) UUD 1945 : “Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya” 3. Dalam pasal 29, yang dijelaskan hubungannya antara Negara dan Tuhan Yang Maha Esa dan kebebasan beragama dan berkeyakinan. Walhasil pelaku perkawinan campuran merasa dirugikan oleh UU No. Amandemen terakhir berbunyi "Negara Indonesia adalah. Pasal 3 Majelis Permusyawaratan Rakyat menetapkan Undang-Undang Dasar dan garis-garis besar dari ada haluan negara. angka, yakni angka 6a sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut: Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 1. ”. Pasal 28E Ayat 3 berbunyi sebagai berikut: “Setiap orang. Pasal 28 E Ayat 3 adalah salah satu pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945 Indonesia yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum. Pasal 56 ayat (2), berbunyi : “Dalam hal terdapat bukti pelanggaran atas ketentuan dalam Pasal 51, Pasal 52, dan Pasal 53 Komisi Penyiaran Indonesia atau Dewan Pers. Dalam pasal-pasal yang mengatur tentang Hak Asasi Manusia banyak pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di negara kita ini. UUD 1945 pasal 1 ayat 3 telah mengalami tiga kali amandemen. Ayat (3) Cukup jelas. B. Salah satunya adalah Pasal 27 ayat (3) UU ITE. Sebutkan bunyi Pasal 28E ayat (1) Bab XA tentang Hak Asasi Manusia! Jawaban: bunyi Pasal 28E ayat 1 berbunyi “Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya serta. Makna Pasal 29 Ayat 2 ini mengutip dari buku Reformasi Politik Suatu Keharusan oleh Hartono Mardjono, meski di Indonesia terdapat perbedaan agama, pemerintah wajib memberikan perlindungan kepada tiap-tiap penduduk untuk merdeka memeluk agamanya masing-masing dan juga dalam. Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. . Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 13 Hakim agung sebelum diberhentikan tidak dengan hormat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A dan Pasal 12 ayat (2) dapat diberhentikan sementara dari jabatannya oleh Presiden atas usul Mahkamah Agung. Kemudian pada ayat berikutnya dikatakan setiap orang yang menyiarkan atau menyebarluaskan berita atau pemberitahuan, padahal patut diduga berita bohong dan dapat memicu kerusuhan dipidana dengan pidana. 4. Pengertian Pasal 28 E Ayat 3. ”. Hak Kebebasan Bependapat. Mengingat : Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28H ayat (1), serta Pasal 33 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA MEMUTUSKAN: Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG. Kesimpulan. Pasal 5 ayat (1), Pasal 10, Pasal 11, Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 27 ayat (3), dan Pasal 30 Undang-Undang Dasar 1945; 2. ” Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan menyatakan,. (2)Berikut bunyi Pasal 28 ayat (2) UU ITE: Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Simak artikel 'DPR Sahkan RUU Omnibus Law. Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang No. Pasal 29. ) BAB II MAJ ELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT Pasal 2 (1) Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pasal 28D.